Eksistensi The Living Law dan Degradasi Asas Legalitas dalam R KUHP

Dalam sistem hukum romawi (civil law) dahulu dikenal adanya crimine extra ordinaria yang berarti kejahatan-kejahatan yang tidak disebut dalam undang-undang. Sebagai bagian dari crimine extra ordinaria ini adalah crimen stellionatus yang secara letterlijk dapat diartikan sebagai perbuatan jahat atau durjana. Ketika hukum Romawi diresepsi (diterima) di Eropa Barat pada abad pertengahan (renaisance), crimine extra ordinaria ini cenderung digunakan oleh raja-raja yang berkuasa di eropa untuk mempergunakan hukum pidana dengan sewenang-wenang menurut kehendak dan kebutuhan raja sendiri. Raja bisa saja menjatuhkan sanksi pidana kepada siapapun yang tidak ia sukai dengan dalih yang bersangkutan telah melakukan perbuatan jahat. Sedangkan rakyat tidak tahu pasti perbuatan mana yang dilarang dan beratnya pidana yang diancamkan karena hukumnya tidak tertulis dan proses peradilan-nya pun berjalan dengan tidak baik.

Sampai kemudian terjadi peristiwa yang berpengaruh besar terhadap pembaharuan hukum pidana di Eropa yaitu kasus Jean Calas te Toulouse di Perancis pada tahun 1762 yang dituduh membunuh anaknya sendiri yang bernama Mauriac Antoine Calas. Di dalam pemeriksaan persidangan Calas tidak mengakui tuduhan itu akan tetapi Calas dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana mati yang kemudian dieksekusi dengan guillotine (dipenggal dengan pisau besar). Rakyat Perancis pada saat itu merasakan ketidakpuasan dan keridakpercayaan terhadap proses hukum dan menganggap Calas tidak bersalah, sehingga seorang pengacara yang bernama Francois Marie Arouet atau yang lebih dikenal dengan nama Voltaire mengecam putusan itu dan mengajukan revisi (pemeriksaan kembali) atas kasus tersebut, dan tuntutan untuk memeriksa kembali perkara Calas itu dikabulkan pada tahun 1765 kemudian ternyata putusan revisi menyatakan Mauriac mati dengan bunuh diri. Calas dinyatakan tidak bersalah dan putusan yang pertama dibatalkan, tetapi nyawa Calas sudah terlanjur dieksekusi.

Selanjutnya dari peristiwa tersebut rakyat Perancis menuntut kepastian hukum (rechtszekerheid) atas tindakan Raja yang sewenang-wenang. Sebagai reaksi atas kondisi hukum yang buruk ini, banyak para tokoh dan ahli hukum menyerukan adanya perubahan-perubahan yang mendasar dan pembaharuan hukum sehingga zaman ini dikenal dengan de eeuw van de verlichting atau zaman aufklarung (pencerahan).

Diantaranya Montesquieu dalam tulisannya L’esprit des Lois tahun 1748 dan J.J. Rousseau dalam tulisannya Du Contract Social tahun 1762 yang menuntut kekuasaan raja dan penguasa-penguasa agar dibatasi oleh hukum tertulis atau undang-undang. Hal tersebut menjadi ide dasar dari pembentukan asas legalitas walaupun sebagian pakar hukum ada yang berpendapat bahwa jauh sebelumnya seorang filsuf Inggris, Francis Bacon (1561-1626) telah terlebih dahulu mencetuskan ide dasar asas legalitas melalui adagium ‘moneat lex, priusquam feriat’, yang artinya undang-undang harus memberikan peringatan terlebih dahulu sebelum merealisasikan ancaman yang terkandung di dalamnya.

Adalah Johan Anselm von Feuerbach pada tahun 1801 dengan teori vom psycologischen zwang-nya yang pertama kali merumuskan asas legalitas dengan postulat “nullum dellictum nulla poena sine praevia lege poenali” (tidak ada perbuatan pidana atau tidak ada pidana tanpa Undang-Undang pidana sebelumnya) dalam bukunya yang berjudul “Lehrbuch des gemeinen, in Deutschland giiltigen peinlichen Rechts”. Buku ini ia tulis bersamaan dengan memuncaknya gejala revolusi di daratan Eropa yang diinspirasi oleh revolusi Prancis yang menumbangkan kekuasaan absolut kerajaan yang sewenang-wenang.

Selanjutnya postulat tersebut mengalami penderivasian yang sejajar dengan principat induknya menjadi tiga frasa, meliputi :

  1. Nulla Poena Sine Lege (tiada pidana tanpa pidana menurut ketentuan Undang-Undang),
  2. Nula Poena Sine Crimine (tiada pidana tanpa perbuatan pidana),
  3. Nullum Crimen Sine Poena Legali (tiada perbuatan pidana tanpa pidana menurut Undang-Undang).

Makna asas legalitas juga dikemukakan oleh Jeschek dan Weigend diantaranya:

  1. Terhadap ketentuan pidana, tidak boleh berlaku surut (nonretroatkif / nullum crimen nulla poena sine lege praviae/ lex praeviae);
  2. Ketentuan pidana harus tertulis dan tidak boleh dipidana berdasarkan hukum kebiasaan (nullum crimen nulla poena sine lege scripta / lex scripta);
  3. Rumusan ketentuan pidana harus jelas (nullum crimen nulla poena sine lege certa / lex certa);
  4. Ketentuan pidana harus ditafsirkan secara ketat dan larangan analogi (nullum crimen poena sine lege stricta / lex stricta).

Pada saat itu pula seorang ahli hukum di Italia, Cesare Beccaria dalam tulisannya “Dei delitti e delle pene” menyebutkan “undang-undang Pidana itu dibentuk berdasarkan asas- asas yang bersifat lebih rasional yaitu yang di satu pihak dapat membatasi hak-hak penguasa untuk menjatuhkan hukuman-hukuman, berdasarkan pemikiran bahwa kebebasan pribadi para warga negara itu sejauh mungkin harus di hormati yaitu terutama dalam undang-undang pidana, suatu ketentuan pidana yang telah ada terlebih dahulu harus merupakan suatu syarat mutlak untuk dipakai sebagai dasar bagi hakim dalam menjatuhkan suatu hukuman, dan di lain pihak dapat menyelesaikan pertumbuhan hukum pidana sebagai hukum publik.”

Pendapat Beccaria ini pada akhirnya mempengaruhi dicantumkannya asas legalitas dalam Pasal 8 Declaration des droits de L’homme et du citoyen (1789), sebuah undang-undang yang dibuat setelah pecahnya Revolusi Perancis. Selanjutnya Napoelon Bonaparte memasukkan asas legalitas dalam Pasal 4 Code Penal 1791 (KUHP Perancis). Penjajahan Perancis terhadap Belanda tahun 1811 memberlakukan juga Code Penal di Belanda. Pada tahun 1881 hukum pidana nasional Belanda terwujud dan mulai berlaku pada tahun 1886, yang bernama “Wetboek van Strafrecht (WvS)” dengan mencantumkan asas legalitas dalam Pasal 1 KUHP Belanda tersebut yang berbunyi “Geen feit is strafbaar dan uit kracht van een daaran voorafgegane wetteljke strafbepaling”.

Pada saat Belanda menjajah Indonesia  Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie (WvSNI) yang merupakan turunan dari WvS Belanda diberlakukan di Indonesia dengan asas konkordansi sejak tahun 1918  dan dengan demikian maka asas legalitas mulai berlaku di Indonesia. Setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada tahun 1945 dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Indonesia. Dalam pasal VI disebutkan bahwa nama “Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie” diubah menjadi “Wetboek van Strafrecht” dan diterjemahkan sebagai Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)”. Ketentuan asas legalitas diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP Indonesia yang berbunyi: “Tiada suatu peristiwa dapat dipidana selain dari kekuatan ketentuan undang-undang pidana yang mendahuluinya.”

Dewasa ini dalam Rancangan KUHP (R KUHP) yang dibuat dengan tujuan untuk menggantikan KUHP warisan Belanda, asas legalitas masih dicantumkan namun selain itu pula asas ini terdegradasi dengan dimasukannya pengaturan tentang hukum yang hidup dalam masyarakat (the living law) sebagai bagian dari asas legalitas hukum pidana Indonesia. Hal ini tentu merupakan terobosan baru dalam sistem hukum di Indonesia dikarenakan lingkup asas legalitas tidak lagi sebatas apa yang tertulis di dalam undang-undang melainkan juga mencakup hukum yang hidup dalam masyarakat.

Namun ternyata terkait perlu atau tidak dimasukannya hukum yang hidup dalam masyarakat ke dalam R KUHP telah memunculkan kontroversi. R KUHP sendiri tidak merumuskan mengenai yang termasuk kedalam perbuatan tercela yang dapat dikenai pidana. Banyak ahli yang berpendapat hal tersebut bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (2) yang mengatur larangan penggunaan analogi dalam hukum pidana. Selain itu R KUHP tidak menentukan ruang lingkup “hukum yang hidup di masyarakat”. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat.

Asas legalitas secara formil dalam R KUHP masih sejalan dengan asas legalitas yang berlaku sekarang dalam KUHP sekarang. Pasal 1 Ayat (1) R KUHP menyatakan:

“tidak satu perbuatan pun dapat dikenai sanksi kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan”.

Kemudian dalam Pasal 2 Ayat (1) R KUHP diatur asas legalitas materil yang berbunyi:

“Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan”.

Pasal 2 ayat (2) RUU menyatakan bahwa:

“Hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam tempat hukum itu hidup sepanjang tidak diatur dalam undang-undang ini dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), hak asasi manusia, dan asas-asas hukum umum yang diakui masyarakat beradab”.

Kemudian Pasal 598 Ayat (1), menyatakan:

“Setiap Orang, yang melakukan perbuatan menurut hukum yang hidup dalam masyarakat dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang, diancam dengan pidana.”

Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 598 ayat (1) R KUHP inilah yang telah memberi ruang masuknya hukum yang hidup di masyarakat. Berdasarkan pasal-pasal tersebut seseorang dapat dipidana menurut hukum yang hidup di masyarakat meskipun undang-undang tidak merumuskan dan mengatur perbuatan yang dilakukan sebagai perbuatan yang dapat dipidana (tindak pidana).

Terkait eksistensi hukum yang hidup dalam masyarakat dalam hukum positif Indonesia sebetulnya sudah diakomodir oleh Pasal 5 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan:

“Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Lebih lanjut Pasal 50 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, menyatakan:

“Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”.

Pasal-pasal tersebut  harus dipahami tidak lain adalah sebagai landasan bagi hakim dalam rangka rehctsvinding (penemuan hukum) ketika terjadi rehctsvacuum (kekosongan hukum) dalam memeriksa dan memutus suatu perkara sesuai dengan fungsi “judge made law” yang putusannya nanti apabila diikuti oleh hakim-hakim lain bisa menjadi sumber hukum yang disebut yurisprudensi.

Pertimbangan diakomodasinya hukum yang hidup dalam masyarakat ini tidak lain adalah pertimbangan pragmatis untuk mengakomodasi pluralitas budaya Indonesia. Menurut tim perumus R KUHP dimasukannya hukum yang hidup dalam masyarakat ke dalam R KUHP merupakan bentuk penghormatan terhadap eksistensi hukum adat yang masih berlaku di tengah masyarakat hukum adat.

Dalam penjelasan Pasal 2 RKUHP, dikatakan bahwa ketentuan dalam Pasal 2 berkaitan dengan hukum yang masih berlaku dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia atau yang dikenal dengan hukum pidana adat. Keberlakuan hukum pidana adat ini nantinya akan dikompilasi dalam bentuk Peraturan Presiden kemudian ketentuan berkaitan dengan tindak pidana adat sendiri akan dimuat di dalam Peraturan Daerah baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota.

Ketentuan tersebut seolah-oleh menyerahkan kewenangan untuk membuat aturan hukum pidana ke masing-masing daerah. Saat ini Indonesia terdiri dari 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota maka setidaknya kurang lebih akan ada 548 peraturan daerah baru yang akan dikeluarkan atau dengan kalimat lain Indonesia akan memiliki 548 KUHP lokal di samping KUHP Nasional. Hal tersebut justru bertolak belakang dengan tujuan kodifikasi dalam R KUHP yaitu adanya unifikasi hukum. Pengaturan mengenai hukum yang hidup dalam masyarakat dalam R KUHP bukanlah tempat yang pas. Hukum pidana menghendaki kodifikasi dan unifikasi, sementara hukum adat sangat plural dan tergantung pada komunitas tertentu. Selain itu hal tersebut sangat berpotensi menimbulkan overkriminalisasi.

Hukum yang hidup dalam masyarakat tidaklah tertulis dan tidak mempunyai rumusan yang jelas mengenai perbuatan yang dilarang. Lagi pula, pelanggaran terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat tidak mutlak rumusannya harus ada terlebih dahulu dari perbuatannya (tidak bersifat prae-existence) dengan demikian Hukum yang hidup dalam masyarakat sangat bertentangan dengan konsep asas legalitas yang menghendaki aturan yang tertutup. Sementara hukum yang hidup dalam masyarakat mempunyai sifat terbuka. Selain itu, hukum yang hidup dalam masyarakat sangat luas pengertiannya tidak hanya hukum adat namun mencakup pula hukum kebiasaan, hukum lokal, bahkan termasuk hukum lain yang dianggap hidup dalam masyarakat, seperti pemberlakuan Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam.

Hukum yang hidup dalam masyarakat terlebih hukum adat tidak membedakan antara perbuatan yang bersifat pidana dan perdata, tidak ada perbedaan apakah perbuatan itu dilakukan dengan unsur sengaja (Opzet) atau dilakukan karena kelalaian (culpa), semua unsur itu menjadi satu dan menyeluruh yang merupakan rangkaian peristiwa yang menyebabkan terganggunya keseimbangan masyarakat. Terhadap pelanggarannya-pun hukum adat memiliki mekanisme penegakan dan sanksinya sendiri dengan tidak mengenal formil dan materil.

Hans Kelsen menyatakan prinsip-prinsip dalam asas legalitas adalah ekspresi legal positivisme dalam hukum pidana. Senada dengan Hans Kelsen, Simons menyatakan legal positivisme lebih menjamin kepada kepastian hukum. Ambiguitas dan kontradiksi interminis asas legalitas dalam R KUHP dikhawatirkan dapat mengakibatkan penegakan hukum pidana berada pada batas kewajaran daya nalar. Atau dengan kata lain “straftrecht is een slechrecht” yakni hukum pidana adalah hukum yang buruk bagi kepastian dan keadilan dan akan berbenturan dengan asas Nulla poena sine lege (tidak ada pidana tanpa ketentuan undang-undang), Nulla poena sine crimine (tidak ada pidana tanpa kejahatan,) dan Nullum crimen sine poena legali (tidak ada perbuatan pidana tanpa pidana menurut undang-undang).

Seharusnya hukum yang hidup dalam masyarakat ini ditempatkan pada sarana hukum yang lain selain hukum pidana. Lagi pula, pengakomodasian hukum yang hidup dalam masyarakat pada R KUHP dapat berakibat terhadap hilangnya esensi hukum yang hidup dalam masyarakat itu sendiri. Biarkanlah hukum yang hidup dalam masyarakat tumbuh dan berkembang sendiri dalam masyarakat tanpa harus ditarik menjadi hukum yang formal. Justru rasa keadilan masyarakat adat dapat lebih dirasakan apabila penyelesaian dan penegakannya diserahkan pada komunitasnya masing-masing tanpa harus diproses melalui sistem peradilan pidana. Hal ini sejalan pula dengan sifat hukum pidana sebagai ultimum remedium.

Masalah ini menarik untuk dikaji lebih lanjut baik secara yuridis, sosiologis maupun filosofis oleh perancang R KUHP khususnya terkait kontroversi substansi pengaturan hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai bagian dari asas legalitas dalam R KUHP agar jangan sampai menimbulkan permasalahan terhadap kepastian hukum (Rechtssicherheit), kemanfaatan (Zweckmassigkeit) dan keadilan (Gerechtigkeit) nantinya. 

Leave a Reply:

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *