Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstandigheden) Sebagai Bentuk Cacat Kehendak Ke-4 Dalam Perjanjian

Sandi Prisma Putra

Suatu Perjanjian yang dibuat dapat dikatakan sah dan mengikat secara hukum bagi pihak-pihak yang membuatnya (asas pacta sunt servanda) ketika didasari dengan itikad baik (good faith) serta memenuhi syarat-syarat sah perjanjian sebagaimana yang diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata, diantaranya:

  1. Adanya kesepakatan/konsensus para pihak (vide: Pasal 1321 – 1328 KUHPerdata)
  2. Adanya kecapakan/kapasitas para pihak (vide: Pasal 1339 – 1331 KUHPerdata)
  3. Terkait suatu hal/objek tertentu (vide: Pasal 1332 – 1334 KUHPerdata)
  4. Terkait suatu sebab/kausa yang halal (vide: Pasal 1335 – 1337 KUHPerdata)

Syarat pertama dan kedua dinamakan syarat subjektif, karena berkenaan dengan para subjek yang membuat perjanjian itu. Sedangkan syarat ketiga dan keempat dinamakan syarat objektif karena berkenaan dengan objek dalam perjanjian tersebut. Apabila para pihak tidak memenuhi syarat subjektif, maka konsekuensinya adalah perjanjian yang telah dibuat dapat dibatalkan (voidable). Artinya, salah satu pihak yang merasa dirugikan akibat perjanjian dapat mengajukan gugatan pembatalan kepada pengadilan. Namun, perjanjian tersebut tetap mengikat para pihak sampai adanya keputusan dari Pengadilan mengenai pembatalan tersebut. Lain halnya jika para pihak tidak memenuhi syarat objektif, maka perjanjian tersebut akan dianggap batal demi hukum (null and void). Artinya, perjanjian ini dianggap tidak pernah ada sejak awal sehingga tidak akan mengikat para pihak.

Berkaitan dengan syarat sah perjanjian yang pertama yaitu syarat kesepakatan bahwa yang dimaksud dengan kesepakatan ialah adanya persesuaian pernyataan dengan kehendak dalam diri masing-masing pihak yang terlibat dalam perjanjian sehingga para pihak setuju mengenai hal-hal pokok dari isi perjanjian yang dibuat.

Syarat kesepakatan merupakan representasi dari asas konsensualisme. Asas konsensualisme berarti kesepakatan, yaitu pada dasarnya perjanjian sudah lahir sejak detik tercapainya kata sepakat. Berdasarkan asas konsensualisme itu dianut paham bahwa sumber kewajiban kontraktual adalah bertemunya kehendak (convergence of wills) atau konsensus para pihak yang membuat perjanjian.

Menurut Soebekti dalam bukunya Aneka Perjanjian bahwa “dengan disebutkan hanya sepakat saja dalam Pasal 1320 KUHPerdata tanpa dituntut formalitas apapun, dapat disimpulkan bahwa apabila sudah terjadi kata sepakat, maka sahlah perjanjian itu. Sepakat dapat juga diartikan sebagai penawaran (aanbod) yang diterima oleh lawan janjinya.”

Kemudian pasal 1321 KUHPerdata menentukan bahwa kesepakatan “tidak sah” apabila diberikan karena :

  1. Kekhilafan (dwang) atau
  2. Paksaan (dwaling) atau
  3. Penipuan (bedrog)

Dengan demikian apabila dalam suatu perjanjian terdapat unsur kekhilafan atau paksaan atau penipuan maka menjadikan kesepakatan para pihak dalam perjanjian tidak sempurna atau dengan kata lain terdapat cacat kehendak (willsgebreken) dalam perjanjian yang memberikan konsekuensi perjanjian tersebut “dapat dibatalkan.”

Bahwa selain kekhilafan, paksaan dan penipuan terdapat bentuk ke-4 dari cacat kehendak yang tidak diatur dalam KUHPerdata akan tetapi diakui melalui yurisprudensi yaitu apa yang disebut dengan “Penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden / undue influence)”.

Penyalahgunaan kedaan terjadi apabila satu pihak mengetahui atau seharusnya mengerti bahwa pihak lain karena suatu keadaan khusus seperti keadaan darurat, ketergantungan, tidak dapat berpikir panjang, kondisi yang sedang sakit atau tidak berpengalaman tergerak untuk melakukan suatu perbuatan hukum meskipun ia tahu atau seharusnya ia harus mencegahnya.

Penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian dapat dijabarkan menjadi dua kategori, yaitu:

  1. Penyalahgunaan keadaan karena keunggulan ekonomi (economische overwicht) dari satu pihak terhadap pihak lain;
  2. Penyalahgunaan keadaan karena keunggulan psikologis/kejiwaan  (geestelijke overwicht);

Prasyarat untuk dikatakan adanya penyalahgunaan keadaan karena keunggulan ekonomis adalah sebagai berikut:

  • Satu pihak harus mempunyai keunggulan ekonomis terhadap yang lain;
  • Pihak lain terpaksa mengadakan perjanjian.

Sedangkan prasyarat untuk dapat dikatakan adanya penyalahgunaan keadaan karena keunggulan psikologis adalah sebagai berikut:

  • Salah satu pihak menyalahgunakan ketergantungan relatif, seperti hubungan kepercayaan istimewa antara orang tua dan anak, atasan dan bawahan, suami dan isteri, dokter dan pasien, pengacara dan klien dan lain sebagainnya;
  • Salah satu pihak menyalahgunakan keadaan jiwa yang istimewa dari pihak lain seperti adanya keadaan sakit, tidak berpengalaman, kurang pengetahuan, dan sebagainya.

Batalnya perjanjian karena alasan penyalahgunaan keadaan merupakan pengejawantahan asas kontemporer dalam hukum perdata yang dinamakan sebagai asas “iustum pretium” yang esensinya bahwa “perikatan yang membawa akibat kerugian finansial dari salah satu pihak adalah harus dibatalkan karena adanya penyalahgunaan keadaan.”

Penyalahgunaan keadaan sebagai alasan pembatalan perjanjian pertamakali diakomodir oleh Mahkamah Agung dengan Yurisprudensi No. 3641 K/Pdt/2001 tanggal 11 September 2002: kaidah hukum yang dapat ditarik dari yurisprudensi tersebut, ialah:

  1. Dalam asas kebebasan berkontrak Hakim berwenang untuk meneliti dan menyatakan bahwa kedudukan para pihak berada dalam keadaan yang tidak seimbang, sehingga salah satu pihak dianggap tidak bebas menyatakan kehendaknya.
  2. Dalam perjanjian yang bersifat terbuka, niali-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan kepatutan, keadilan, perikemanusiaan dapat dipakai sebagai upaya perubahan terhadap ketentuan-ketentuan yang disepakati dalam perjanjian.

Penilaian ada tidaknya penyalahgunaan keadaan harus dilakukan secara kasuistis. Berhubung hingga saat ini belum terdapat peraturan perundang-undangan yang secara limitatif menyebutkan kriteria penyalahgunaan keadaan. Oleh karena itu, maka terhadap setiap kasus harus dilihat secara obyektif-rasional mengenai situasi dan kondisi pada saat ditutupnya perjanjian dan formulasi prestasi maupun kontra prestasi pada penjanjian itu sendiri. Kesimpulan adanya penyalahgunaan keadaan secara subyektif semata tanpa melihat kriteria obyektif dapat menyebabkan ketidakpastian hukum yang mencenderai keadilan.

Maka untuk menentukan ada tidaknya penyalahgunaan keadaan, indikator yang dapat menjadi patokan adalah :

  1. Dari aspek formulasi perjanjian, prestasi dan kontra prestasi yang dibebankan kepada para pihak tidak berimbang secara mencolok dan bahkan tidak patut, dan
  2. Dari aspek proses ditutupnya perjanjian, hal itu terjadi dikarenakan adanya pihak yang menyalahgunakan keadaan sebagai akibat memiliki posisi tawar yang lebih tinggi, baik berupa kelebihan secara ekonomi ataupun psikologis.

Kemudian sebagaimana lazimnya dalam gugatan pembatalan perjanjian atas dasar cacat kehendak, maka tidak diperlukan unsur kerugian. Sudah cukup apabila dapat dibuktikan bahwasanya tanpa adanya penyalahgunaan keadaan, perjanjian tidak mungkin ada.